BAB I

HAKIKAT PKN DALAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA DAN PROFESIONAL

           

Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan (PKn) pada dasar nya adalah belajar tentang ke indonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau professional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia.

Ø  Menelusuri konsep dan urgensi dan pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa

            Pernahkah anda memikirkan atau memimpikan menjadi seorang sarjana atau professional? seperti apa sosok sarjana atau professional itu? Apa itu sarjana dana pa itu professional? Coba kemukakan secara lisan berdasarkan pengetahuan awal anda.

            Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi,program sarjana merupakan jenjang pendidikan tinggi,program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.

            Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di kemukakan bahwa professional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi.

Ø  Urgensi dan Esensi Pendidikan Pancasila Bagi Masa Depan

Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka.bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh kemendikbud (2013) bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi (demographic bonus) sebagai modal Indonesia pada tahun 2030 tahun – tahun 2045. Indonesia pada tahun 2030-2024 akan mempunyai usia produktif (15-64 tahun) yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus di tangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkan nya. Usia produktif akan mampu memproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar, tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan.

 

Ø  Sumber historis, Sosiologi, Dan politik tentang kewarganegaraan

-          Secara historis, pendidikan kewarganegaraan telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo (1908) disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan pada saat itu mulai tumbuh jiwa nasionalisme.

-          Secara sosiologis, PKn dilakukan oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia.

-          Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal pada kurikulum tahun 1957 isi mata pelajaran PKn membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam Civics(1961) lebih banyak membahas tentang sejarah Kebangkitan Nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk "nation and character building” bangsa Indonesia. Pada awal pemerintahan Orde Baru, dalam kurikulum baru tercantum mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang berisi materi atau metode yang menghilangkan sifat indoktrinatif dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila.

Ø  Hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan

1.      Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata “pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangakn kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

2.      Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

3.      Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik,diperluas dengan sumber – sumber pengetahuan lainnya: pengaruh – pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua.

4.      Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah oang baru yang harus mendapat pengetahuan, untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan kehidupan masyarakat.

5.      Secara historis, PKn di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita – cita Indonesia merdeka.

6.      Pendidikan kewarganegaraan senantiasa mengahadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintah serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

7.      PKn Indonesia untuk masa depan sangat di tentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa.

BAB II

ESENSI DAN URGENSI IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU DETERMIAN PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER

Melaui pembelajarn ini anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan memiliki sejumlah kompetensi, yakni peduli terhadap identitas nasional sebagai salah satu determian dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai- nilai

Pancasila.

Ø  Konsep dan urgensi identitas nasional

 Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara Indonesia.

Kata nasional berasal dari kata “national” (Inggris) yang dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary berarti:

(1) connected with a particular nation; shared by a whole nation;

(2) owned, controlled or financially supported by the federal, government.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nasional” berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri-ciri atau karakeristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Sedangkan pengertian identitas nasional menurut para ahli adalah menurut Tilaar (2007) menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanyalah seorang individu memperoleh realitasnya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. 

Dengan kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila ada dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan antar bangsa, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya sebab bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya.

Ø  Sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia

-          Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia di tandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh negara asing pada tahun 1908 yang di kenal dengan masa kebangkitan nasional (bangsa). Warga bangsa telah memiliki identitas primer yaitu identitas kesukubangsaan.

 

-          Secara sosiologis, identitas nasional telah membentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan.

-          Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera sang merah putih, Bahasa Indonesia sebagai Bahasa nasional atau Bahasa negara, lambang negara garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia raya.

1.      Bendera sang merah putih

Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam UU No.24 Tahun 2009 mulai Pasal 4 sampai Pasal 24.

Bendera warna merah putih di sebut Bendera Pusaka Sang Merah Putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 agustus 1945 di jalan pengansaan timur Nomor 56 jakarta, namun telah ditunjukkan pada peristiwa sumpah pemuda tahun 1928 dan dipelihara di monumen nasional Jakarta.

2.      Bahasa negara Bahasa Indonesia

Ketentuan tentang Bahasa Indonesia diatur dalam Undang – Undang No. 24 tahun 2009 Pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Diikrarkan sebagai Bahasa persatuan pada kongres pemuda II tangal 28 oktober 1928.

3.      
Lambang negara garuda Pancasila

Ketentuan tentang Lambang Negara diatur dalam Undang – Undang no. 24 tahun 2009 mulai Pasal 46 sampai Pasal 57.

Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah perisai burung garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila :

-          Dasar ketuhanan yang maha Esa

-          Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

-          Dasar persatuan Indonesia

-          Dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan

-          Dasar keadialan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.       Lagu kebangsaan Indonesia raya

Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 58 sampai Pasal 64.

Pertama kali dinyanyikan pada kongres II tanggal 28 oktober 1928. Lagu ini selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang dipergunakan pada setiap upacar kenegaraan.

5.       Semboyan negara bhinneka tunggal ika

Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda – beda tetapi tetap satu jua. Semobyan ini di rumuskan oleh para the founding fathers mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert feith (1960). Seorang Indonesianist yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai mozaic society.  Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, taka da negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia  dengan keanekaragamannya, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa yaitu  bangsa Indonesia.

6.       Dasar falsafah Negara Pancasila

Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfunsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas nasional.

Ø  Dinamika dan tatangan identitas nasional

1.       Lunturnya nilai – nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara (contoh: rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hokum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain – lain)

2.       Nilai – nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari – hari (perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan nilai – nilai)

3.       Rasa nasionalisme dan patriotism yang luntur dan memudar (lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain – lain)

4.       Lebih bangga menggunakan bendera asing dari pada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan Bahasa asing daripada menggunakan Bahasa Indonesia.

5.       Menyukai symbol – symbol asing daripada lambang/symbol bangsa sendiri dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu – lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri.

BAB III

URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Dalam mengarungi kehidupannya , sebuah negara – negara (nation state) selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang – orang yang ada didalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara – negara bias membangun, jika orang – orang yanga ada didalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagi satu kesatuan dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa.

Ø  Konsep dan Urgensi Intergrasi Nasional

1.      Makna Integrasi Nasional

            Secara etimologi dan terminologi. Etimololgi adalah studi yang mempelajari asal usul kata, sejarahnya dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu.

            Secara terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya.

2.      Jenis integrasi

                  Tentang pengertian integrase ini, Myron weiner dalam Ramlan Surbakti (2010) lebih cocok menggunakan istilah integrase politik daripada integrase nasional.

                  Menurutnya integrasi politik adalah penyatuan masyarakat denga sistem politik.

-          Integrasi Politik

Dalam tataran integrase politik terdapat dimensi vertical dan horizontal dimensi yang bersifat vertical menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani delah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif.

-          Integrasi Ekonomi  

Integrase ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat.

3.      Pentingnya integrasi nasional

                  Menurut Myron Weiner dalam surbakti (2010), dalam negara merdeka, factor pemerintah yang berkeabsahan (legitimate) merupakan hal penting bagi pembentukan negara – bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama.

4.      Integrase versus Disintegrasi

                  Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrase berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada didalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur – unsur yang ada.

Ø  Alasan diperlukan integrasi

                   menghasilkan keserasian guna mempersatukan perbedaan perbedaan yang ada pada suatu negara, menghindari pemberontakan yang akhir akhir ini terjadi . Menjaga nasionalisme setiap warga negara , menghindari perang saudara. dan demi membawa bangsa indonesia menjadi bangsa yang besar.

Ø  Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Integrasi Nasional

1.     Perkembangan Sejarah Integrasi di Indonesia

Ø  Menurut Suroyo (2002), sejarah menjelaskan bahwa bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum negara Indonesia merdeka. Menurut Suroyo, terdapat tiga model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu model integrasi imperium Majapahit, model integrasi Kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia.

Ø  a.       Model Integrasi Imperium Majapahit

Ø  Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan (imperium) Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Terdapat tiga konsentris Kerajaan Majapahit. Konsentris pertama disebut wilayah inti kerajaan, yaitu meliputi pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa (Mancanegara dan pasisiran) yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga (tanah sabrang) adalah negara-negara sahabat dimana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, antara lain dengan Champa, Kambija, dan Ayudyapura (Thailand).

Ø  b.      Model Integrasi Kolonial

Ø  Model integrasi kedua ini lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia-Belanda yang baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-XX dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah dengan menguasai maritim, sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dariambtenaar-ambtenaar (pegawai) Belanda dan pribumi yang tidak mempunyai jaringan dengan massa rakyat. Dapat dikatakan bahwa pemerintah kolonial tidak mempunyai dukungan yang berarti dari rakyat Indonesia. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial.

Ø  c.       Model Integrasi Nasional Indonesia

Ø  Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945. Integrasi model ini berbeda dengan integrasi model kedua. Integrasi model kedua dimaksudkan agar rakyat jajahan mendukung pemerintah kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Sedangkan integrasi model ketiga ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan (nasionalisme) yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru.

Ø  Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Para kaum terpelajar mulai menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa jajahan yang harus berjuan meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang sederajat dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Sehingga mereka yang berasal dari berbagai daerah berkumpul dan bersatu untuk mendirikan organisasi-organisasi pergerakan nasional, baik yang bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi, perdagangan, dan kelompok perempuan. Misalnya, Sukarno yang berasal  dari Jawa, Muhammad Hatta yang berasal daari Sumatra, AA. Maramis dari Sulawesi, dan Tengku Muhammad Hasan dari Aceh.

Ø  Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilakukan dengan melalui beberapa tahapan-tahapan, yaitu sebagai berikut :

Ø  1)      Masa Perintis

Ø  Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya organisasi pergerakan nasional Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Ø  2)      Masa Penegas

Ø  Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang beranekaragam menyatakan diri sebagai bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.

Ø  3)      Masa Percobaan

Ø  Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia) pada tahun 1938 mengusulkan agar Indonesia Berparlemen.Namun, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil.

Ø  4)      Masa Pendobrak

Ø  Pada masa ini, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diplokamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari bagi pembentukan negara kebangsaan Indonesia modern.

Ø  Di sisi politik, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan bangsa Indonesia baik ke dalam maupun ke luar bahwa bangsa ini telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan, dan sederajat dengan bangsa lain di dunia. Dari sisi sosial budaya, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan “revolusi integratifnya” bangsa Indonesia, dari bangsa yang terpisah dengan beragam identitas menuju bangsa yang satu, yakni bangsa Indonesia.

2.      Pengembangan Integrasi di Indonesia

Ø  Howard Wriggins dalam Muhaimin dan Collin MaxAndrews (1995) menyebut ada lima pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan tersebut selanjutnya disebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara, yaitu :

Ø  a.       Adanya ancaman dari luar

Ø  Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu, meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contohnya adalah ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya, sehingga Belanda tidak jadi kembali ke Indonesia.

Ø  Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudaranya sendiri dapat berintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Adanya anggapan musuh dari luar negeri mengancam bangsa juga mampu mengintegrasikan masyarakat bangsa itu.

Ø  b.      Gaya politik kepemimpinan

Ø  Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai oleh rakyatnya, dan mempunyai jasa-jasa besar umumnya mampu menyetukan bangsanya yang ssebelumnya tercerai berai. Misalnya adalah Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Nelson Mandela berhasil menangani masalah diskriminasi warna kulit di Afrika Selatan.

Ø  c.       Kekuatan lembaga-lembaga politik

Ø  Lembaga politik juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat, misalnya birokrasi. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam, sehingga pada akhirnya masyarakat akan bersatu dalam satu sistem pelayanan.

Ø  d.      Ideologi Nasional

Ø  Ideologi mertupakan sekelompok nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu, walaupun banyak sekali perbedaan di antara masyarakat tersebut.

Ø  Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang dapat digunakan untuk mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nnilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Ø  Nilai bersama tidak harus berlaku secara nasional. Di beberapa daerah bdi Indonesia terdapat nilai bersama. Dengan nilai itu, kelompok-kelompok masyarakat di daerak tersebut bersedia untuk bersatu. Misalnya adalah “Pela Gadong” sebagai nilai bersama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Maluku.

Ø  e.       Kesempatan pembangunan ekonomi

Ø  Pembangunan ekonomi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menyatukan bangsa Indonesia. Jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang miskin dan yang dirugikan akan sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapat kekayaan secara tidak adil. Banyak kasus yang disebabkan oleh ketidakadilan, maka tidak heran bila ada sebuah masyarakat yang ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan suatu pembangunan ekonomi yang merata, sehingga hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah tercapai.

Ø  Suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila memenuhi beberapa kriteria-kriteria seperti yang dinyatakan oleh Sunyoto Usman (1998) :

Ø  1.      Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan sebagai rujukan bersama.

Ø  Jika masyarakat memiliki nilai bersama yang disepakati maka mereka dapat bersatu, namun jika sudah tidak lagi memiliki nilai bersama maka mudah untuk berseteru.

Ø  2.      Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus, memiliki “cross cutting affiliation” sehingga menghasilkan “cross cutting loyality”.

Ø  Jika masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya menjadi anggota organisasi yang sama, maka mereka dapat bersatu dan menciptakan loyalitas pada organisasi tersebut, bukan lagi pada latar belakangnya.

Ø  3.      Masyarakat berada di atas  memiliki sifat salaing ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun ndalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Apabila masyarakat saling memiliki ketergantungan, saling membutuhkan, saling bekerjasama dalam bidang ekonomi, maka mereka akan bersatu. Namun jika ada yang menguasai suatu usaha atau kepemilikan, maka yang lain akan merasa dirugikan dan dapat menimbulkan perseteruan.

Ø  Pendapat lain menyebutkan bahwa integrasi bangsa dapat dilakukan dengan dua strategi, yaitu “policy assimilasionis” dan “policy bhineka tungal ika” (Sjamsudin, 1989). Strategi pertama dengan cara penghapuusan sifat-sifat kultural utama dari komunis kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebuadayaan baru. Apabila asimilasi ini menjadi sebuah strategi bagi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal.

Ø  Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia adalah dengan memperkuat nilai bersama, membangun fasilitas, menciptakan musuh bersama, memperkokoh lembaga politik, membuat organisasi untuk bersama, menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, mewujudkan kepemimpinan yang kuat, menghapuskan identitas-identitas lokal, membaurkan antara tradisi dan budaya lokal, dan menguatkan identitas nasional.

Ø  Membangun fasilitas insfrastruktur seperti jalan, gedung pertemuan, lapangan olahraga, dan pasar merupakan contoh kebijakan penyelenggara negara yang memungkinkan mampu mengintegrasikan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan masyarakat dari berbagai latar belakang akan bertemu, berinteraksi, dan bekerja sama. Pembangunan berbagai fasilitas itu bisa dilakukan apabila memiliki sumber pembiayaan yang cukup. Di negara yang sedang membangun, salah satu sumber utama pembiayaan negara tersebut adalah pajak yang dipungut dari warga negara.

Ø  Pajak merupakan salah satu instrumen yang dapat memperkokoh integrasi nasional. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana terrsebut dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 adalah “memajukan kesejahteraan umum”. Kesejahteraan umum akan dapat dicapai atau akan lebih cepat dicapai apabila keuangan negara sehat, atau dengan kata lain negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menunjang tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut.

Ø  Berbicara tentang keuangan negara yang sehat, tidak bisa dilepaskan dari sumber-sumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama, sehingga dapat mendukung kelancaran keuangan negara untuk pembangunan ekonomi yang dapat memperkokoh integrasi  nasional Indonesia.

Ø  Dinamika dan  tantangan integrasi nasional

1.Dinamika integrasi nasional di Indonesia

Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiswa integrasi berdasar  5 (lima) jenis integrasi sebagai berikut: a.Integrasi bangsa

 Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MoU (Memorandum of Understanding) di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005.

b.Integrasi wilayah

 Melalui Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia.

c.Integrasi nilai

Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabnya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah. Saat ini, melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKn. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda.

d.Integrasi elit-massa

 Dinamika integrasi elit–massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Berikut ini contoh peristiwa yang terkait dengan dinamika integrasi elit massa.

e.Integrasi tingkah laku (perilaku integrative)

mewujudkan perilaku negatif dilakukan dengan pembentukan lembaga – lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembanga dan birokrasi yang teerbentuk maka orang – orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan.

2. Tantangan dalam membangun integrasi

Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam

mewujudkan integrasi nasional :

a. Maraknya tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang

dilakukan oleh para pejabat pemerintahan.

b. Percobaan invasi asing yang ingin menguasai Indonesia,

baik dari segi sumber daya alam maupun lainnya

c. Maraknya tindakan kriminalitas dalam kehidupan masyarakat

d. Sistem pendidikan nasional yang tidak merata juga tidak

memadai

e. Kemajuan komunikasi dan transportasi yang memengaruhi

kehidupan maupun mobilitas masyarakat

f. Adanya birokrasi sipil dan militer.

Ø  Nilai dan norma konstitutional UUD NRI 1945 dan konstituitionalitas ketentuan perundang – undangan di bawah UUD

 

Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

Fungsi konstitusi :

1.      Konstitusi berfungsi sebagai landasan kontitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit.

2.      Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.

3.      Konstitusi berfungsi: membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang di cita-citakan tahap berikutnya, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, menjamin hak-hak asasi warga negara.

Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara.

Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara.

Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan UUD NRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam (multitafsir) dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN.

Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan.

UUD NRI 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasar ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika suatu undang undang isinya dianggap bertentangan dengan UUD maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undangundang kepada Mahkamah Konstitusi.

BAB V

HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

Ø  Kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat

Hak adalah sesuatu yang semestinya kita terima akibat melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah hal yang perlu kita lakukan agar bisa mendapatkan hak. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berkaitan.

Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang.

Sebagai contoh hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2, UUD 1945). Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak (Pasal 23A, UUD 1945). Pajak sebagai sumber pemasukan dalam negeri yang besar mampu membiayai pembangunan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pertahanan dan keamanan, dan berbagai pengeluaran negara yang lain.

Tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Hal ini disebabkan karena kepatuhan rakyat kepada penguasa sehingga lebih banyak memberikan kewajiban tanpa memikirkan hak yang dimilikinya. Namun berbeda dengan zaman dahulu, kini kebanyakan orang hanya semangat menuntut apa yang menjadi haknya dengan berbagai cara dan sebaliknya ketika menunaikan kewajibannya.

John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM terbagi atas dua periode yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Pada tahun 1997 tercipta deklarasi tanggung jawab manusia. Deklarasi ini terjadi akibat adanya perbedaan tradisi antara dunia barat dan timur. kewajiban berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Hak lebih terkait dengan kebebasan, sedang kewajiban terkait dengan tanggung jawab.

Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi.

Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara.

Ø  Hakikat, instrumen dan praksis demokrasi di Indonesia

Buruknya kinerja orang-orang berdasi yang menjadi wakil rakyat, adalah obrolan yang sangat hangat di waktu dekat ini. Menjadi krisis kepercayaan kita, sebagai masyarakat kepada mereka. Pancasila, sekarang kita kembali dan mengingat kembali esensi pancasila. Sebagai pemersatu dari keberagaman yang ada di Indonesia.

Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945  :

1.      Hakikat demokrasi Indonesia berlandaskan pancasila dan UUD NKRI 1945 adalah peran utama rakyat dalam proses sosial politik, hal ini sesuai dengan tiga pilar penegak demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat.

2.      Instrumentasi demokrasi Indonesia berlandaskan pancasila dan UUD NKRI 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

3.   Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empiris mengalami pasang surut.

Ø  konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila

 Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara. 

1. Apa Demokrasi Itu? 

Apakah demokrasi itu? Cobalah kemukakan pengetahuan awal Anda tentang demokrasi. Gagasan tentang demokrasi secara sederhana seringkali nampak dalam ungkapan, cerita atau mitos. Misalnya, orang Minangkabau membanggakan tradisi demokrasi mereka, yang dinyatakan dalam ungkapan: “Bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat”. 

Ø 

Ø 
Orang Jawa, secara samar-samar menunjukkan tentang gagasan demokrasi dengan mengacu kebiasaan rakyat Jawa untuk pepe (berjemur) di muka keraton bila mereka ingin mengungkapkan persoalan hidupnya kepada Raja. Ada juga yang mencoba menjelaskan dari cerita wayang, bahwa Bima atau Werkudara memakai mahkota yang dinamai Gelung Mangkara Unggul, artinya sanggul (dandanan rambut) yang tinggi di belakang. Hal ini diberi makna rakyat yang di belakang itu sebenarnya unggul atau tinggi, artinya: berkuasa (Bintoro, 2006).

Apa sebenarnya demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni “demos” dan “kratein”. Anda melalui pengetahuan awal di sekolah tentu sudah mengenal kata demokrasi ini. Cobalah kemukakan kembali istilah demokrasi ini sejauh pengetahuan awal yang Anda miliki. Adakah perbedaan pendapat di antara Anda? Lalu bagaimana pengertian demokrasi menurut para ahlinya? Dalam “The Advanced Learner’s Dictionary of Current English (Hornby dkk, 1988) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “democracy” adalah: 

(1) country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives; 
(2) country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. 
(3) society in which there is treatment of each other by citizens as equals”. 

Dari kutipan pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan ”rule of law”, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. 

Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa “demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” atau “the government from the people, by the people, and for the people”. 

Karena “people” yang menjadi pusatnya, demokrasi oleh Pabottinggi (2002) disikapi sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma “otocentricity” atau otosentrisitas yakni rakyatlah (people) yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Sebagai suatu konsep demokrasi diterima sebagai “…seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, yang juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan” (USIS, 1995). 

Sementara itu CICED (1999) mengadopsi konsep demokrasi sebagai berikut: 

“Democracy which is conceptually perceived a frame of thought of having the public governance from the people, by the people has been universally accepted as paramount ideal, norm, social system, as well as individual knowledge, attitudes, and behavior needed to be contextually substantiated, cherished, and developed”. 

Apa yang dikemukakan oleh CICED (1999) tersebut melihat demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip; secara sosiologis sebagai sistem sosial; dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. 

Demikianlah beberapa pendapat tentang apa itu demokrasi secara terminologis. Sekarang cobalah Anda secara kelompok menelusuri dan mencari pengertian demokrasi dari para ahli baik dari literatur Indonesia ataupun dari literatur asing.

Jika demokrasi dipahami sebagai sistem kehidupan kenegaraan seperti definisi pertama, apa saja prinsip, atau pilar penyangganya sehingga mencirikan kehidupan bernegara sebagai pemerintahan demokrasi? 

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS (1995) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki sebelas pilar atau soko guru, yakni “Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah, Kekuasaan Mayoritas, Hak-hak Minoritas, Jaminan Hak-hak Azasi Manusia, Pemilihan yang Bebas dan Jujur, Persamaan di depan Hukum, Proses Hukum yang Wajar, Pembatasan Pemerintahan secara Konstitusional, Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama dan Mufakat.” 

Di lain pihak Sanusi (2006) mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni: ”Demokrasi yang BerKetuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi Dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan “Rule of Law”, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi Dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial “. 

Bila dibandingkan, sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara sebelas pilar demokrasi universal ala USIS (1995) dengan 9 dari 10 pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi (2006). 

Hal yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni “Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan inilah yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia, yang dalam pandangan Maududi dan kaum muslim (Esposito dan Voll,1996) disebut “teodemokrasi”, yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2. Tiga Tradisi Pemikiran Politik Demokrasi 

Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres (1998) demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni “classical Aristotelian theory, medieval theory, contemporary doctrine”. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni “…the government of all citizens who enjoy the benefits of citizenship”, atau pemerintahan oleh seluruh warganegara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. 

Sementara itu dalam tradisi “medieval theory” yang pada dasarnya menerapkan “Roman law” dan konsep “popular souvereignity” menempatkan “…a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people”, atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam “contemporary doctrine of democracy”, konsep “republican” dipandang sebagai “…the most genuinely popular form of government”, atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. 

Lebih lanjut, Torres (1998) memandang demokrasi dapat ditinjau dari dua aspek, yakni di satu pihak adalah “formal democracy” dan di lain pihak “substantive democracy”. “Formal democracy” menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu negara demokrasi, misalnya demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer.

Substantive democracy menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam empat bentuk demokrasi. 

Pertama, konsep “protective democracy” yang merujuk pada perumusan Jeremy Bentham dan James Mill ditandai oleh “… the hegemony of market economy”, atau kekuasaan ekonomi pasar, di mana proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai upaya “…to advance market interests and to protect against the tyrany of the state within this setting”, yakni untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tirani negara. 

Kedua, “developmental democracy”, yang ditandai oleh konsepsi “…the model of man as a possesive individualist, atau model manusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia sebagai “…conflicting, self interested consummers and appropriators”, yang dikompromikan dengan konsepsi “…manusia sebagai “… a being capable of developing his power or capacity”, atau mahluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya. 

Di samping itu, juga menempatkan “democratic participation” sebagai “central route to self development”. Ketiga, ”equilibrium democracy” atau “pluralist democracy” yang dikembangkan oleh Joseph Schumpeter, yang berpandangan perlunya “depreciates the value of participation and appreciates the functional importance of apathy”, atau penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme, dengan alasan bahwa “Apathy among a majority of citizens now becomes functional to democracy, because intensive participation is inefficient to rational individuals”, yakni bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjadi fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. 

Selain itu ditambahkan bahwa “Participation activates the authoritarianism already latent in the masses, and overloads the systems with demands which it cannot meet”, yakni bahwa partisipasi membangkitkan otoritarianisme yang laten dalam massa dan memberikan beban yang berat dengan tuntutan yang tak bisa dipenuhi (Torres,1998). 

Keempat, ”participatory democracy” yang diteorikan oleh C.B. Machperson yang dibangun dari pemikiran paradoks dari J.J. Rousseau yang menyatakan: “We cannot achieve more democratic participation without a prior change in social inequality and in consciousness but we cannot achieve the changes in social inequality and consciousness without a prior increase in democractic participation”, yakni bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial, tetapi kita juga tidak dapat mencapai perubahan dalam ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi lebih dulu. 

Dengan kata lain, perubahan sosial dan partisipasi demokratis perlu dikembangkan secara bersamaan karena satu sama lain saling memilki ketergantungan.

Seperti dikutip dari pandangan Mansbridge dalam “Participation and Democratic Theory” (Torres,1998) dikatakan bahwa “…the major function of participation in the theory of participatory democracy is…an educative one, educative in a very widest sense”, yakni bahwa fungsi utama dari partisipasi dalam pandangan teori demokrasi partisipatif adalah bersifat edukatif dalam arti yang sangat luas. 

Hal itu dinilai sangat penting karena seperti diyakini oleh Pateman dalam Torres (1998) bahwa pengalaman dalam partisipasi demokrasi “…will develop and foster the democratic personality”, atau akan mampu mengembangkan dan memantapkan kepribadian yang demokratis. 

Oleh karena itu, peranan negara demokratis harus dilihat dari dua sisi (Torres,1998:149), yakni demokrasi sebagai “method and content”. Sebagai “method” demokrasi pada dasarnya berkenaan dengan “political representation” yang mencakup “regular voting procedures, free elections, parliamentary and judicial system free from executive control, notions of check and balances in the system, predominance of individual rights over collective rights, and freedom of speech”. 

Sedangkan sebagai “content” demokrasi berkenaan dengan “political participation by the people in public affairs”. Baik sebagai “method” maupun sebagai “content”, sepanjang sejarahnya demokrasi telah dan akan terus mengalami perkembangan yang dinamis sejalan dengan dinamika perkembangan pemikiran manusia mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat global. 

Uraian di atas adalah contoh pandangan demokrasi dari Carlos Alberto Torres dalam buku Democracy, Education, and Multiculturalism: Dilemmas of Citizenship in a Global Word (1998). 

3. Pemikiran tentang Demokrasi Indonesia 

Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? Menurut Budiardjo dalam buku DasarDasar Ilmu Politik (2008), demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan pandangan. 

Meskipun demikian tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD NRI 1945. 

Apa itu demokrasi Pancasila dan apa itu demokrasi konstitusional? 

Untuk mendalami hal ini, cobalah Anda cari berbagai pendapat tentang Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Konstitusional. 

Apakah sebelum muncul istilah demokrasi Pancasila, bangsa Indonesia sudah memiliki tradisi demokrasi? Ada baiknya kita ikuti pendapat Drs. Mohammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia tentang hal tersebut. 

Menurut Moh. Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa-demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia, yang bercirikan tiga hal yakni 

1) cita-cita rapat, 
2) cita-cita massa protes, dan 
3) cita-cita tolong menolong. 

Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah “daulat rakyat” tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial.

4. Pentingnya Demokrasi sebagai Sistem Politik Kenegaraan Modern

Mengapa demokrasi yang dipilih sebagai jalan bagi bentuk pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara yakni kesejahteraan? Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, pada awalnya dimulai dari sejarah Yunani Kuno. Namun demikian demokrasi saat itu hanya memberikan hak berpartisipasi politik pada minoritas kaum laki-laki dewasa. 

Demokrasi di mata para pemikir Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang dungu. Demokrasi Yunani Kuno itu selanjutnya tenggelam oleh kemunculan pemerintahan model Kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17. 

Namun demikian pada akhir abad ke-17 lahirlah demokrasi “modern” yang disemai oleh para pemikir Barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan J.J. Rousseau, bersamaan dengan munculnya konsep negara-bangsa di Eropa. 

Perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa terlebih sesudah Perang Dunia II. Suatu penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan “mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendkung-pendukung yang berpengaruh”. 

Dengan demikian, sampai saat ini, demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern menginginkan dirinya dicap demokrasi. Sebaliknya akan menghindar dari julukan sebagai negara yang “undemocracy”.